Fenomena di Cilacap : “Dinilai Tak Efektif Komite Sekolah Diminta Dibubarkan”

CILACAP (15 januari 2008)- Keberadaan komite sekolah yang semestinya bisa mewadai peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, di Cilacap justru seringkali dijadikan sebagai komoditas untuk memungut iuran kepada murid-muridnya.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah kalangan menghendaki agar komite sekolah sebaiknya dibubarkan saja, karena dinilai tidak efektif dan hanya membebani masyarakat saja dalam hal ini orang tua wali murid.

Pernyataannya juga dilandasi dengan temuan pada saat pengambilan rapor siswa seperti di SMA 3 Cilacap. Menurutnya, pihak komite sekolah memberikan kebijakan, hanya murid yang telah melunasi administrasi tertentu saja yang bisa mengambil rapornya.

Padahal kata Suwarsono, banyak siswa di sana yang berasal dari kalangan tak mampu. Orang tua siswa baru bisa mengambil rapornya setelah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar biaya administrasi tersebut. Anggota dewan lain, Guntur Sucipto menambahkan, bahkan pada kegiatan reses beberapa waktu lalu, banyak masyarakat yang menghendaki agar komite sekolah khusus untuk negeri dibubarkan saja. Lagi-lagi kebijakannya yang hanya semakin membebani masyarakat saja.

Bukan wali murid
Berdasarkan pantauannya, salah satu yang memicu munculnya kebijakan yang tak berpihak ke rakyat karena banyak anggota komite sekolah yang bukan wali murid sehingga kurang tahu persis kondisi sekolah yang bersangkutan. Pada akhirnya, komite sekolah hanya dijadikan sebuah alat untuk mencari keuntungan dan tidak mewakili aspirasi murid dan orang tuanya.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmen) Nomor 044/U/2 April 2002 nyata dijelaskan, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Menurut Suwarsono, tujuann Kepmen tersebut jelas bahwa komite sekolah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi termasuk kebijakan operasional, tetapi tidak untuk membebani orang tua murid.

Kepala Dinas P dan K Cilacap Sutoyo menegaskan, tidak ada aturan yang melarang anggota komite sekolah harus berasal dari luar sekolah. Jadi siapa pun yang penting peduli dengan pendidikan maka bisa menjadi anggota komite sekolah. Terhadap keinginan agar komite sekolah dibubarkan, Sutoyo juga tak setuju.

Mengenai usulan agar komite sekolah diserahkan kewenangannya ke pemkab, Sutoyo menyatakan, saat ini tidak mungkin, Sebab pemerintah pusat pun belum mampu mengatasi persoalan ini, apalagi sekelas pemkab. ady/Pr (Dikutip dari : http://www.wawasan.com)

Explore posts in the same categories: Komite Sekolah

2 Komentar pada “Fenomena di Cilacap : “Dinilai Tak Efektif Komite Sekolah Diminta Dibubarkan””

  1. abi fasya Says:

    unsur komite boleh saja bukan wali murid tapi harus memiliki kepedulian terhadap pendidikan, peduli bukan berarti menjadikan ortu sis sbg objek untk mencari keuntungan, tapi harus mampu mencari cara terbaik untuk kepentingan pedndidikan. tapi jika komite itu adalah ortu sis itu akan lebih baik

  2. dodikpriyambada Says:

    Pak Abi Fasya yang baik,
    Unsur di KS terdiri dari : unsur wakil ortu siswa, unsur wakil dewan guru, unsur masyarakat (peduli pendidikan), dan unsul alumni.
    Siapapun yang duduk di anggota KS harus memiliki komitment untuk memajukan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. KS itu sifatnya non profit, pengabdian sosial. (DP)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: